Detail Cantuman

Dalam rangka mendukung terwujudnya pengelolaan keuangan desa yang baik dan terperinci serta bisa mengubah pemerintahan semakin berkembang dalam pengelolaan keuangan desa, maka dalam pengelolaan keuangan desa harus lebih terstruktur sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan keuangan desa di Desa Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan verifikasi data (penarikan kesimpulan). Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan keuangan di Desa Banjarsari pada tahap perencanaan dan penatausahaan itu sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, akan tetapi dalam tahap pelaksanaan belum sesuai karena pihak yang menandatangani sebagai bukti pengeluaran hanya dilakukan oleh Kepala Desa dan Kaur Keuangan saja. Kemudian dalam tahap pelaporan dan pertanggungjawaban juga belum sesuai karena ada keterlambatan dalam penyampaian laporan realisasi dan pertanggungjawaban APBDes, selain itu Desa Banjarsari belum sampai mempublikasikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada masyarakat umum.

Kata Kunci : Pengelolaan Keuangan Desa, Permendagri Nomor 20 Tahun 2018